1. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Untuk entitas non-pemerintah, setelah dilakukan konvergensi dengan IFRS, ada tiga pilar akuntansi di Indonesia, yaitu:

1) SAK (yang merupakan hasil konvergensi IFRS);
2) SAK ETAP; dan
3) SAK Syariah.

Ketiga SAK atau Standar Akuntansi Keuangan di atas diuraikan secara sekilas dalam penjelasan di bawah ini karena pada kenyataannya usaha pertambangan umum atau pertambangan mineral dan batubara bisa menerapkan salah satu dari ketiga SAK tersebut. Dengan kata lain, beberapa entitas pertambangan umum tertentu hanya bisa menerapkan SAK Umum, tapi beberapa entitas lainnya bisa memilih SAK Umum atau pun SAK ETAP. Khusus SAK Syariah, setiap entitas pertambangan umum (tanpa memandang latar belakang agama pemilik atau pun pegawai akuntansi dari entitas tersebut) bisa menerapkan SAK tersebut sepanjang transaksi yang dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini bisa terjadi ketika investor entitas pertambangan umum tersebut berasal dari Timur Tengah.

A. SAK Umum

SAK yang merupakan hasil konvergensi dengan IFRS ini dikenal di dalam praktik sebagai SAK Umum, sebagaimana tertulis pada CD Interaktif IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang dibagikan secara gratis kepada anggota aktif IAI. SAK Umum ini diterapkan secara menyeluruh mulai tahun 2012.

Dari total 58 PSAK (non syariah) yang diterbitkan per 1 Juli 2009 dan total 38 standar akuntansi internasional (30 IAS dan 8 IFRS), konvergensi IFRS yang IAI lakukan dalam periode 2009-2012 telah menghasilan 40 PSAK dengan rincian seperti terlihat pada Tabel II.1 dan Gambar II.1. Kolom 2009, 2010, 2011, 2012 pada Tabel II.1 merupakan kolom tahun berlaku efektif dan tanggal efektifnya adalah 1 Januari.

Tabel II.1 Rekapitulasi PSAK pasca konvergensi IFRS

Sumber: dikutip dari buku Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan, hal. 173 (Saptono, 2012)

Secara sederhana, Gambar II.1 menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2012 ada 31 PSAK per 1 Juli 2009 yang direvisi dgn mengacu pada IAS/IFRS (77%), 5 PSAK baru yang sesuai dengan IAS/IFRS (13%), dan 4 PSAK per 1 Juli 2009 yang direvisi, tapi tidak mengacu pada IAS/IFRS (4%). Secara total, ada 38 PSAK baru yang sudah sesuai dengan IAS/IFRS atau ekuivalen dengan 90% (=77%+13%).

Gambar II.1 PSAK pasca konvergensi IFRS dalam Diagram

Sumber: dikutip dari buku Konvergensi IFRS dan Pengaruhnya terhadap Perpajakan, hal. 173 (Saptono, 2012)

B. SAK ETAP

SAK ETAP atau SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik identik dengan IFRS for Small &Medium sized Enterprises (IFRS for SMEs). IFRS for SMEs merupakan Simplified IFRS, demikian pula SAK ETAP secara umum merupakan simplifikasi standar akuntansi yang ada di dalam SAK Umum. Pada awalnya SAK ETAP menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Usaha Kecil dan Menengah (SAK UKM) saat Exposure Draft (ED) SAK tersebut diterbitkan oleh DSAK IAI. Dalam perjalanannya, akhirnya DSAK IAI mengesahkan ED SAK UKM tersebut menjadi SAK ETAP. Sementara itu, IFRS for SMEs didefinisikan menurut www.ifrs.com sebagai berikut.

“IFRS for SMEs is a modification and simplification of full IFRS aimed at meeting the needs of private company financial reporting users and easing the financial reporting burden on private companies through a cost-benefit approach. IFRS for SMEs is a self-contained global accounting and financial reporting standard applicable to the general-purpose financial statements of, and other financial reporting by, entities that in many countries are known as small-and-medium-sized entities. Full IFRS and IFRS for SMEs are promulgated by the International Accounting Standards Board ("IASB").”

(IFRS for SMEs merupakan suatu modifikasi dan simplifikasi IFRS yang utuh dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam pelaporan keuangan perusahaan swasta dan untuk meringankan beban pelaporan keuangan perusahaan swasta melalui suatu pendekatan biaya manfaat. IFRS for SMEs merupakan suatu standar pelaporan keuangan dan standar akuntansi global yang dapat diaplikasikan untuk laporan keuangan bertujuan umum entitas di nyak negara dan pelaporan keuangan lainnya oleh banyak banyak negara yang dikenal dengan Usaha Kecil Menengah (UKM). IFRS yang utuh dan IFRS for SMEs dikeluarkan oleh IASB).

Sesuai dengan paragraf 1.1 SAK ETAP, SAK ETAP dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. ETAP adalah entitas yang:

1. tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Di dalam paragraf 1.2 SAK ETAP disebutkan bahwa entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
2. entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

Yang dimaksud fidusia sesuai Pasal 1 angka 1 UU No. 42/1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Surat Edaran Bapepam LK No. SE-06/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 berisi tentang penggunaan SAK ETAP bagi entitas yang melakukan kegiatan di pasar modal atau menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat melalui pasar modal, perusahaan publik, dan lembaga keuangan non-bank. Di dalamnya disebutkan bahwa entitas-entitas berikut ini tidak bisa menggunakan SAK ETAP karena memiliki akuntabilitas publik yang signifikan:

1. Entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perusahaan Pemeringkat Efek,dan Lembaga Penilaian Harga Efek;
2. Entitas yang menghimpun dana masyarakat melalui Penawaran Umum Efek di Pasar Modal (Emiten);
3. Entitas yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi meliputi Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat;
4. Entitas yang merupakan Perusahaan Publik; dan
5. Entitas Lembaga Keuangan Non-Bank yang merupakan Perusahaan Asuransi/Reasuransi,Pialang Asuransi/Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Penjaminan.

Dalam tulisan tentang Dampak Implementasi IFRS bagi Perusahaan, sebagaimana dikutip dari http://staff.blog.ui.ac.id, Dwi Martani (Staf pengajar Akuntansi FEUI, anggota tim implementasi IFRS) menjelaskan sbb.:

“Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. BUMN termasuk perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan karena laporannya diberikan kepada masyarakat. Untuk BUMN yang memiliki transaksi syariah juga harus menggunakan PSAK Syariah untuk melaporkan transaksi tersebut”

Berdasarkan uraian di atas, sebagian entitas telah ditentukan oleh SAK ETAP dan regulator terkait hanya bisa menggunakan SAK Umum dan SAK ETAP. Secara ringkas uraian di atas terlihat pada Tabel II.2. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa perusahaan pertambangan umum yang tidak tercakup dalam tabel tersebut masih dapat memilih untuk menggunakan SAK Umum atau pun SAK ETAP, sepanjang konsisten sesuai dengan salah satu prinsip kedua SAK tersebut.

Tabel II.2 Daftar Entitas dan SAK yang Dipilih

Di dalam beberapa hal, SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan SAK Umum yang ketentuan pelaporannya yang lebih komplek. Perbedaan secara kasat mata dapat dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya berisi 182 halaman dengan menyajikan 30 bab. Dari ke-30 bab tersebut, rincian judul bab terlihat pada Tabel II.3

Tabel II.3 Isi SAK ETAP dan Keterkaitannya dengan SAK Umum

Sumber: SAK ETAP (IAI, 2010)

C. SAK Syariah

SAK Syariah menjadi landasan operasional/praktik bagi para pengguna ketika mereka melakukan transaksi yang berbasis syariah Islam. Sesuai paragraf 27 KDPPLK (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan) Syariah, implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik & persyaratan sbb.:

Transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat nonkomersial. Transaksi syariah komersial dilakukan antara lain berupa: investasi untuk mendapatkan bagi hasil; jual beli barang untuk mendapatkan laba; dan atau pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah nonkomersial dilakukan antara lain berupa: pemberian dana pinjaman atau talangan (qardh); penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. SAK Syariah yang sudah diterbitkan oleh DSAK IAI terlihat pada Tabel II.4.

Tabel II.4 Daftar PSAK Syariah dan Keterkaitannya dan SAK Umum

Sumber: PSAK Syariah (IAI, 2009) dan CD Interaktif PSAK (IAI, 2012)